Ketiga, komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
Sedangkan untuk deadline setahun, sampai pada 31 Agustus 2026, TNI harus kembali ke barak tanpa pengecualian dengan detail tuntutan adalah pemerintah mencabut mandat TNI dari proyek sipil mulai tahun ini dan DPR harus melakukan revisi UU TNI.