GEMA LANTANG, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyoroti anomali atau kelainan harga beras yang semakin mahal di pasaran, meski pemerintah sedang menjalankan program penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) oleh Perum Bulog.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir mengatakan pemerintah sudah berpengalaman menjalankan program SPHP sejak 2022.
Namun, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, program kali ini belum mampu menekan harga beras.
Baca Juga: Kemendagri Ingatkan Perum Bulog soal Risiko Keterlambatan Penyaluran SPHP
“Sejak 2022 sampai 2025, kita sudah terbiasa menyalurkan SPHP. Tapi baru tahun ini, meski sebulan dijalankan, harga tetap naik,” ujar Tomsi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2025 yang ditayangkan melalui YouTube Kemendagri, pada Selasa, 19 Agustus 2025.
Menurut Tomsi, tahun-tahun sebelumnya operasi pasar Bulog hanya butuh dua pekan untuk menurunkan harga beras.
Tetapi, kondisi sekarang berbeda karena harga tetap merangkak meski SPHP sudah digulirkan selama sebulan penuh.
Baca Juga: Bebas Bersyarat, Setya Novanto Wajib Lapor Hingga April 2029
“Tahun lalu dua minggu saja harga langsung turun. Sekarang sudah sebulan jalan, bukannya turun malah naik,” tegas Tomsi.
Sekjen Kemendagri lalu meminta pemerintah daerah (pemda) segera memperluas penyaluran beras SPHP agar dampaknya bisa dirasakan masyarakat dan harga kembali terkendali.
Program SPHP 2025 dijadwalkan berlangsung mulai Juli hingga Desember dengan total pagu penyaluran sebesar 1,3 juta ton.
Baca Juga: Setya Novanto Resmi Bebas Bersyarat Usai Jalani 7 Tahun Penjara
Berdasarkan hitungan Kemendagri, setidaknya dibutuhkan distribusi 216 ribu ton per bulan atau sekitar 7.100 ton per hari.