Menurutnya, cara lama itu hanya menimbulkan ketidakpastian dan memperlambat realisasi belanja.
“Enggak. Nanti kalau nggak mampu, coret aja sekalian. Gak usah bintang-bintangan,” tegas Purbaya.
Pria kelahiran Bogor itu menyebut, pendekatan baru ini fokus pada pengelolaan kas (cash management) yang efisien.
Kendati demikian, gaya efisiensi anggaran yang diungkap Purbaya berbeda dengan pendekatan yang sebelumnya diterapkan oleh eks Menkeu RI, Sri Mulyani
Baca Juga: Puluhan Gubernur Ngeluh ke Purbaya soal Rencana Pemotongan TKD
Efisiensi era Sri Mulyani
Berdasarkan pendekatan Sri Mulyani pada 2025, terbit PMK Nomor 57 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam APBN yang menekankan pemangkasan belanja berdasarkan persentase tertentu.
“Jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi belanja barang, belanja modal, dan/atau jenis belanja lainnya sesuai arahan Presiden,” demikian tertulis dalam beleid tersebut.
Saat itu, Sri Mulyani juga sempat menegaskan efisiensi tetap berlanjut untuk menekan defisit.
“Kita masih akan perlu memonitor berbagai langkah-langkah efisiensi. Dan dari hati-hati tersebut tentu nanti penyusunan APBN 2026 akan menggunakan sebuah evaluasi tahun ini,” jelas Sri Mulyani usai rapat paripurna DPR RI, pada 20 Mei 2025 lalu.
Sama-sama Incar Stabilitas Fiskal
Berkaca dari perbedaan pendekatan efisiensi antara Purbaya dengan Sri Mulyani, terlihat tujuannya yang tetap sama, yakni untuk mengatur stabilitas fiskal RI.
Sri Mulyani menahan belanja demi stabilitas fiskal, sementara Purbaya mengalirkan dana agar tidak mengendap.
Baca Juga: Begini Respons Pramono usai Purbaya Bikin DKI Jakarta Berhemat
Dua arah kebijakan ini sama-sama berupaya memastikan APBN tetap terkendali, hanya dengan cara berbeda.
Di sisi lain, Purbaya kini membuka babak baru dalam tata kelola fiskal, yakni terkait efisiensi tanpa pemangkasan.