Gemalantang.com - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Pinto Jayanegara, memimpin delegasi Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Provinsi Jambi untuk melakukan studi banding ke Banmus DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.
Salah satu poin yang dipelajari adalah pelaksanaan reses kedua yang dilakukan oleh Banmus DPRD Kalimantan Tengah di awal Juni 2024.
Di Jambi, Banmus DPRD tidak menggelar reses di akhir masa jabatan. Hal ini memicu Pinto dan beberapa anggota Banmus untuk mengkaji kembali kebijakan tersebut.
Baca Juga: Peringati Harlah Pancasila 2024, Ketua DPRD Jambi: Mari Implementasikan Nilai-Nilai Pancasila
Kajian ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
Baca Juga: Heboh!!! Mall Pelayanan Publik Ambruk, Kepala Dinas PU Muaro Jambi Minta Rekanan Tanggungjawab
Pinto dan tim menemukan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, pada Pasal 87 ayat (3), mengatur tentang masa persidangan DPRD, yang meliputi masa sidang dan masa reses.
Baca Juga: Menanti Respon Cak Imin Soal 'Kesaktian' Sofyan Ali Masih Jabat Ketua PKB Provinsi Jambi
Namun, terdapat pengecualian, yaitu pada persidangan terakhir masa keanggotaan DPRD, reses ditiadakan.
Berdasarkan penemuan ini, Banmus DPRD Provinsi Jambi dinilai sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Artinya, pelaksanaan reses kedua di akhir masa jabatan tidak dapat dilakukan di Jambi.
"Ternyata Jambi sudah sesuai aturan. Jadi memang tidak bisa. Kita juga masih menunggu hasil konsultasi Kemendagri" kata Pinto
Meskipun demikian, Pinto dan anggota Banmus lainnya masih ingin mencari solusi untuk meningkatkan kinerja Banmus, termasuk kemungkinan pelaksanaan reses kedua.
Saat ini, mereka tengah menunggu hasil konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendapatkan kejelasan dan arahan terkait hal tersebut.