Gemalantang.com - Menindaklanjuti adanya potensi kerugian daerah dari pungutan angkutan batubara yang mencapai nilai Ro 150 miliar rupiah dalam satu tahun yang disampaikan KPK.

Menyikapi empat kendala dan titik rawan korupsi yang disampaikan KPK salah satunya tentang adanya potensi kerugian daerah dari munculnya pungutan angkutan batubara yang melintas di jalan umum di provinsi Jambi mencapai Rp 150 miliar rupiah dalam satu tahun, Sekda Provinsi Jambi Sudirman meminta informasi tersebut terlebih dahulu diuji.

Dan untuk selanjutnya bisa diselesaikan uji kebenaran terhadap informasi yang sudah dipetakan pihak KPK ini mulai dari legalitas pemungutan.

Kemudian terkait nilai pungutan yang akhirnya memunculkan angka potensi kerugian serta transparansi terkait pungutan tersebut untuk saat ini Pemerintah belum bisa mengambil sikap.

Terkait adanya potensi kerugian daerah atas pungutan itu Sekda menegaskan jika pemungutan tersebut dilakukan oleh ASN, pemerintah bisa melakukan penanganan dengan berbagai tindakan.

Namun apabila pungutan angkutan itu di luar Pemprov Jambi menyerahkan dugaan pungutan itu kepada pihak yang berwenang

" Soal pungutan angkutan batubara kita akan uji kebenaran, jika diluar Pemerintah Provinsi Jambi, kita sering kepada pihah yang berwajib," tegasnya.