GEMA LANTANG, JAKARTA -- Puluhan kepala daerah dari Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) mengeluh kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Sedikitnya ada 24 gubernur dan wakil gubernur dari berbagai daerah di Indonesia, pada hari Selasa menemui Purbaya di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta.
Ketua Umum APPSI yang juga Gubernur Jambi, Al Haris mengatakan pertemuan itu membahas keluhan terhadap rencana pemotongan anggaran dana transfer ke daerah (TKD) dalam APBN 2026.
Baca Juga: Begini Respons Pramono usai Purbaya Bikin DKI Jakarta Berhemat
“Daerah tentu banyak sekali yang merasakan dampak dari (pemotongan) TKD itu, di antaranya ada daerah yang mungkin sulit membayar belanja pegawai, besar sekali." sebutnya.
"Apalagi ada keharusan membayar P3K dan sebagainya. Nah, ini luar biasa berdampak terhadap APBD 2026,” tambah Al Haris, Selasa, 7 Oktober 2025.
Haris mengakui bahwa kondisi tersebut berpotensi mengganggu stabilitas APBD 2026, terutama bagi daerah dengan kemampuan fiskal rendah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbatas.
Tahun 2026 nanti akan menjadi masa yang berat bagi banyak pemerintah daerah yang menggantungkan keuangan pada dana transfer pusat.
Baca Juga: Basarnas Resmi Tutup Pencarian Korban Ponpes Al Khoziny
“Kalau daerah PAD-nya kecil, yang banyak menggantungkan nasib dengan TKDD, maka sulit mereka untuk mengembangkan daerahnya,” ungkap Al Haris,
Perlu Diketahui, anggaran TKD dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp 692,995 triliun. Angka itu turun 24,7% dibandingkan tahun ini sebesar Rp 919,9 triliun atau dipangkas sekitar Rp 226,9 triliun.