Dengan tugas strategis itu, posisi ketua dan anggota komite BPH Migas dianggap krusial. DPR akan menilai tidak hanya kompetensi teknis, tetapi juga integritas para calon.
“Proses fit and proper test di DPR diharapkan bisa memastikan yang terpilih benar-benar mampu menjaga kepentingan publik,” kata Dadan.
Baca Juga: Pemerintah Pelajari Putusan MK Larang Wakil Menteri Rangkap Jabatan
Ke depan, diketahui DPR RI akan menjadwalkan pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan. Setelah itu, Parlemen RI bakal ambil keputusan mengenai sembilan anggota komite ditetapkan untuk masa jabatan lima tahun ke depan.