GEMALANTANG.COM, SELANDIA BARU -- Parlemen Selandia Baru menskors tiga anggota parlemen yang melakukan tarian haka Māori untuk memprotes rancangan undang-undang.
Para anggota parlemen dari Te Pāti Māori, Partai Māori, menampilkan tarian haka, pada bulan November untuk menentang rancangan undang-undang yang diklaim akan membatalkan hak-hak Pribumi.
Baca Juga: Prabowo Panggil Erick Thohir Bahas Diskon Tarif Transportasi
Protes tersebut menjadi berita utama global dan memicu perdebatan sengit selama berbulan-bulan di kalangan anggota parlemen tentang apa konsekuensi tindakan para anggota parlemen tersebut dan tempat budaya Māori di Parlemen.
The Associated Press (AP) melaporkan bahwa Hana-Rāwhiti Maipi-Clarke menerima larangan masuk selama tujuh hari dan para pemimpin partai politiknya, Debbie Ngarewa-Packer dan Rawiri Waititi, dilarang masuk selama 21 hari.
Baca Juga: Prabowo Panggil Erick Thohir Bahas Diskon Tarif Transportasi
Sedangkan, waktu terlama larangan masuk bagi anggota parlemen dari Parlemen Selandia Baru adalah tiga hari.
Ketua Komite Judith Collins mengatakan perilaku para anggota parlemen itu sangat keterlaluan, mengganggu, dan berpotensi mengintimidasi.
Maipi-Clarke, 22, menolak pernyataan itu, anggota parlemen yang diskors itu mengatakan bahwa mereka diperlakukan lebih kasar daripada yang lain karena mereka adalah orang Maori.
Baca Juga: Ratusan Warga di Muaro Jambi Hidup Tanpa Aliran Listrik Selama 10 Tahun
“Saya datang ke gedung ini untuk menyuarakan mereka yang tidak bersuara. Apakah itu masalah sebenarnya di sini?” Maipi-Clarke bertanya kepada Parlemen.
“Apakah itu intimidasi yang sebenarnya di sini? Apakah suara kita terlalu keras untuk gedung ini?” katanya seperti dilansir AP pada hari Kamis, 5 Juni 2025.
Setiap anggota parlemen pemerintah memberikan suara mendukung hukuman tersebut, sementara semua anggota oposisi memberikan suara menentangnya.