Gemalantang.com - Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) juga memiliki peran sangat penting dalam membangun desa, yang BPD merupakan mitra kerja Kepala Desa (Kades).
Selain kewenangannya menampung aspirasi masyarakat dalam desa, juga BPD melakukan monitoring dan monitoring evaluasi kinerja Kades dalam membangun desa.
Agar dalam membangun desa sesuai dengan harapan masyarakat, BPD juga dituntut untuk profesi dalam bekerja, karena BPD digaji oleh pemerintah dari uang rakyat.
Namun bagaimana jika anggota BPD yang mempunyai double job, yang juga kerja di satuan lain, selain dari BPD.
Baca Juga: Dua Kades di Batanghari Nyaleg, Fadhil Arief Langsung Lantik Pj Kades
Baca Juga: Gelar Acara Sinergisitas, Fadhil Arief Sampaikan Keterbatasan Kepada Para Ketua RT
Baca Juga: Fadhil Arief: Kita Ingin Adek-adek Memiliki Karakter Lebih Baik
Terkait BPD yang memiliki double jon, Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief saat diwawancarai awak media mengatakan, jika ada BPD yang double job, Fadhil Arief mempersilahkan lapor ke Pemerintah Kabupaten Batanghari.
Baca Juga: Tampung Aspirasi Masyarakat, Fadhil Arief Ajak Ketua RT Tingkatkan Sinergitas
Baca Juga: Fadhil Arief Minta PDAM Tirta Batanghari Teruslah Bekerja Memenuhi Kebutuhan Air Masyarakat
" Silahkan lapor ke kami, kami akan telaah sesuai aturan yang berlaku. Kemudian etika. Apakah dengan jabatan double job bisa mengkaper semua tugasnya," sebut Fadhil Arief usai melakukan pelantikan Pj Kades, Selasa (10/10/2023).
Lebih lanjut Fadhil Arief menegaskan, meskipun secara aturan tidak melanggar. Tapi ada kewenangan kita untuk memutuskan, kita putus satu tugasnya. Tidak mungkin satu orang mengerjakan tugas semua hal.
" Tolong kawan-kawan wartawan, disampaikan saja nama BPD tersebut secara resmi, nanti kita tindaklanjuti," pinta Fadhil Arief